Perihal Buya Syafii yang Menantang Radikalisme dan Terorisme

Bestari

Bestari

Tim Redaksi Bestari.ID
Arif Menginspirasi
Bestari

Latest posts by Bestari (see all)

 

Ilustrasi (Foto: Int)

Bestari.id- Ancaman radikalisme dan terorisme sempat mengharu-biru d iarena politik indonesia pasca orde baru yang tentunya akan mengancam keutuhan bangsa. Kelompok radikal berbendera islam muncul ke permukaan. Mereka aktif berdemonstrasi menuntut penerapan syariah secara menyeluruh. Mereka mengkritik sistem sosial, ekonomi, dan politik, yang mereka anggap telah gagal menyelamatkan umat islam dari krisis yang terus berlangsung, sembari memperlihatkan tekad mereka untuk menempatkan diri sebagai pembela islam yang terdepan.

Selain beberapa kelompok radikal juga hadir berbagai organisasi-organisasi yang mulai memasuki fase perkembangannya di berbagai kampus atau universitas yang ada di Indonesia dan mahasiswa menjadi sasaran utama mereka. Bagi Buya Syafii, ekspansi kelompok radikal di arena politik Indonesia tampak memperlihatkan adanya paradoks yang nyata dalam dinamika transisi demokrasi pasca tumbangnya rezim Soeharto. Liberalisasi dan demokratisasi membuka hambatan yang selama ini membelenggu partisipasi masyarakat dalam politik. Namun rupanya ini memberikan kesempatan berbagai kelompok kepentingan untuk menyuarakan aspirasi dan identitas mereka di ruang publik. Dalam konteks inilah berbagai kelompok radikal dan organisasi garis keras muncul kepermukaan, berupaya mengklaim ruang dalam situasi politik yang berubah.

Ada 3 kritik utama yang diberikan Buya Syafii bagi kelompok islam radikal yang sangat bersemangat menerapkan syariat islam. Pertama, kelompok islam radikal memahami syariat secara simplistik yakni semata-mata hanya dalam bingkai hukum dan fiqih semata. Kedua, pemahaman kelompok islam radikal atau medernis revivalis yang umumnya sangat shari’a minded. Ketiga, Buya Syafii mengingatkan bahwa masalah mendasar umat islam adalah bagaimana mengatasi keadaan yang karut-marut karena ketimpangan ekonomi,pengangguran, dan pendidikan. Menurut Buya Syafii, keadaan seperti ini tidak dibaca secara cerdas oleh kelompok islam radikal.

Lalu bagaimana hubungan islam dan Negara yang dicita-citakan oleh berbagai kelompok islam dengan menyuarakan islam secara menyeluruh atau lebih tepatnya pendirian negara islam. Buya Syafii menolak adanya gagasan tentang negara islam. Menurutnya, di dalam Al-qur’an tidak ditemukan tata politik dan pemerintahan yang khas islam. Tetapi Al-qur’an secara eksplisit menekankan agar nilai dan perintah etiknya dijunjung tinggi. Karena itu Buya Syafii menolak slogan al-islamu huwa al-dinu wa al-daulah (islam adalah agama sekaligus negara) yang justru akan mengaburkan hakikat yang sebenarnya dari din dan posisi kenabian Muhammad.

Nabi Muhammad tidak pernah menyatakan diri sebagai penguasa “Muhammad hanyalah seorang rasul” ayat inilah yang kemudian digunakan Buya Syafii untuk menolak statemen bahwa islam adalah agama dan negara. Begitu juga dengan makna din, menurut Buya Syafii, din adalah sesuatu yang immutable (abadi), sedangkan negara/daulah adalah sesuatu yang mutable (berubah). Menempatkan daulah setaraf dengan din (islam), itu sama artinya menggagungkan negara seperti halnya mengagungkan din al-islam. Apalagi istilah daulah tidak dijumpai dalam Al-qur’an, istilah ini hanya dipakai secara figuratif untuk melukiskan peredaran atau pergantian tangan dari kekayaan

Lebih lanjut Buya Syafii menegaskan:
“Negara itu tidak perlu bernama negara islam. Dengan kata lain untuk kasus indonesia, negara pancasila dapat dijadikan instrumen yang mantap untuk mencapai dan melaksanakan keadilan, kebebasan, kemakmuran, persamaan dan persaudaraan. Menurut pandangan islam prinsip-prinsip ini tidak akan punya landasan yang kokoh bila menolak intervensi wahyu sebagai sumber moral transendental”.

Bagi Ayubi, Al-qur’an tidak menyinggung satupun bentuk pemerintahan yang harus diterima muslim. Rasulullah pun tidak menunjukkan penggantinya menjelang wafat.

Sembari mengutip pendapat H. A. G. Gibb, Buya Syafii memaparkan bahwa Al-qur’an maupun sunnah tidak memberikan petunjuk yang tegas tentang bentuk pemerintahan dan lembaga politik lainnya sebagai cara bagi umat islam untuk mempertahankan persatuannya.

Dengan demikian bagi Buya Syafii, para pengkritik ideologi pancasila dan para pengusung ideologi tandingan atau yang bercita-cita mendirikan negara islam adalah lagu lama yang tidak perlu diputar lagi. Kelompok ini memang getol berupaya mendirikan “negara tuhan” sembari membajak ayat tuhan yang sakral. Menyitir pernyataan Bung Hatta, Buya Syafii melihat bahwa mereka adalah kelompok “khawarij gaya baru” yang telah terjebak pada simbol, sehingga mengabaikan substansi, atau lebih tertarik pada politik gincu: kelihatan tapi tak terasa; ketimbang politik garam: terasa tapi tak kelihatan. (*)

Penulis: Muhammad Akbar (Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudddin Makassar)

Komentar Anda