UU ITE dan Suara-suara Wiji Thukul

Yasir

Yasir

Juru Editor at - Bestari.ID
Professional Cyber Journalist

Wiji Thukul (Foto: Int)

Bestari.id – Setelah 31 tahun, puisi “Peringatan” dituliskan Wiji Thukul alias Widji Widodo. Sajak singkat yang hingga kini masih bersemayam. Terpatri bagi orang-orang yang mengenalnya.

Lewat kata-katanya kala itu, Wiji Thukul mengingatkan bahwa bersuara di Indonesia khususnya mengkritik pemerintah, memang menakutkan. Dalam puisinya, lelaki Ceking mengatakan bila omongan penguasa tak  ada yang membantah maka kebenaran telah terancam. Kemudian, baginya ketika usul rakyat ditolak, kritik pun dilarang dengan dalih mengganggu keamanan, itu tanda bahwa penguasa sedang ketakutan.

Puisi peringatan itu hingga kini masih terasa, seolah ia mengikuti zaman. Pemerintah semakin otoriter dan rakyat dibungkam dengan sejumlah dalih-dalih yang mematikan nurani.

“Kekerasan pasti digunakan. Maka berhati-hatilah,” demikian tambahan kata dalam gubahan puisi tersebut, kala kembali dibacakan pada tahun 1987.

Mau suka atau tidak, Wiji Thukul bak peti harta karun. Isinya sejarah kebebasan berbicara dan berpendapat. Kini peti itu entah kemana. Sulit mencarinya, tanpa peta yang dapat menuntun. Ya, lelaki itu juga yang merekam jelas bahwa tak mudah bersuara di Indonesia. Ada darah dan korban yang telah menjadi tumbalnya.

Kala Kritis Dibungkam

Masuk 21 tahun, misteri hilangnya Wiji Thukul, apa yang dulu pernah disuarakannya sepertinya masih relevan hingga saat ini. Meski tak sekentara dulu, namun sepertinya kekhawatiran mengkritik pemerintah akan berbuah buruk, memang tak bisa dibantah.

Jadi, ketika dulu Wiji Thukul berlawanan dengan negara, kini siapa yang bersuara ‘tajam’ berlawanan tidak cuma dengan negara, namun siapa pun yang merasa tak suka. Khususnya di jejaring sosial, bagi mereka yang menyampaikan ekspresinya di internet.

Lewat undang-undang yang dibuat negara, akhirnya kini antara pendapat, opini, kritik, atau pun ekspresi lain menjadi kabur. Singkatnya, kalau tak suka dengan apa yang disuarakan di mana pun, bisa dilaporkan, dibui, atau pun lebih tragisnya lagi dipersekusi.

Lembaga Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) pernah menyebut, muasal masalah ini ditengarai oleh ‘karetnya’ Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jaringan Relawan Kebebasan Berekspresi di Asia Tenggara itu punya datanya.

Data Safenet, UU inilah yang kini menjerat lebih dari dua ratus orang atas sikap, atau pendapatnya di media sosial. Dan, lewat kebijakan itu juga yang membuat puluhan aktivis mendapat masalah.

Total ada 35 aktivis. Sebanyak 28 aduan pada tahun 2014. Mulailah kebebasan ekspresi pada periode pemerintahan Joko Widodo menjadi sorotan.Salah satu yang terbaru adalah pelaporan terhadap Dhandy Dwilaksono. Pria yang berprofesi sebagai jurnalis ini diadukan ke polisi, cuma karena opininya soal Megawati dan Aung San Suu Kyi. Padahal, dari pemeriksaan Safenet, justru tidak ada yang bermasalah di opini tersebut. Tidak ada kebencian, kebohongan, atau pun pencemaran yang dilakukan.

Apa yang ditulis Dandhy, justru berupa fakta yang bisa ditemukan di lapangan. Kesannya, ada upaya pemelintiran hukum yang digunakan para pelapornya untuk tujuan membungkam fakta dan data yang disampaikan mereka lewat media sosial.

Hal itulah yang seolah mengingatkan bahwa ‘karet’ yang kini bersembunyi dalam tafsir UU ITE akan bisa membahayakan masa depan demokrasi di Indonesia. Regulasi yang membungkam kritikan. Bersuara namun dipaksa tak terdengar.

Satu kata, lawan

Disadari atau tidak, UU ITE memang telah menjadi ancaman bagi mereka yang kritis. Multitafsirnya sejumlah pasal dalam undang-undang ini membuatnya bisa ‘membelit’ siapa pun.

Maklum, lewat UU itu juga, siapa pun yang berpendapat entah itu di blog, facebook, twitter, short message service (SMS),aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line, BBM, dan lain sebagainya, bisa menjadi bencana. Cukup bermodal potongan gambar, atau screenshot saja kini orang bisa melapor dan mempolisikan seseorang. Ditambah lagi, definisi soal pencemaran nama baik, penghinaan, kabar bohong, atau pun menakut-nakuti masih begitu abu-abu.

Meski masih “karet”, UU itu intinya sudah dapat membuat mahfum para kritikus. Nyalinya dibuat ciut. Rata-rata motif pelaporan yang mengandalkan UU ITE, tak lebih dari unsur balas dendam, shock therapy, membungkam kritik, dan untuk barter kasus hukum lainnya.

Lalu, bagaimana menyikapi ini selain mendorong perbaikan menyeluruh ke UU ITE? Usahakan jangan menyebut nama orang, apalagi melakukan tuduhan-tuduhan. Memang, mengungkapkan ekspresi di media sosial adalah hak setiap orang dan merupakan kewajaran. Namun, jika ingin melakukan itu haruslah disertai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.

Atas itu, setuju atau tidak, di Indonesia kebebasan itu tetap ada batasnya. Mengikat dan tidak sedikit yang akhirnya membunuh kebebasan itu sendiri.Kebebasan di Indonesia tidak benar-benar bebas. Bebas, tapi harus bertanggung jawab. Apalagi jika berhadapan dengan kepentingan orang lain hingga nama baik orang lain.

Ada dilematis yang muncul dari UU ITE. Di satu sisi, ia membantu mengingatkan mereka yang kerap menebar kabar palsu, atau hoaks dan kebencian. Namun di sisi lain, regulasi itu bisa menggigit mereka yang bersuara kritis. Dengan kata lain, hal ini bisa menjadi senjata pamungkas untuk mengkriminalisasi sesorang.

Memang harus ada payung hukum yang jelas, bagaimana implementasi undang-undang itu. Agar supaya tidak terkesan “main pukul rata” ataupun hanya dimanfaatkan sebagai senjata pelipur lara. Ya, singkatnya siapa pun memang harus bijak berpendapat di media sosial. Namun, jangan pula sampai membunuh kritik dan peringatan kepada negara tentang Kesewenangan.

Bak potongan sajak Wiji Thukul pada 31 tahun silam,

_Bila rakyat tidak berani mengeluh
Itu artinya sudah gawat
Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah
Kebenaran pasti terancam_
_Apabila usul ditolak tanpa ditimbang
Suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan
Dituduh subversif dan mengganggu keamanan
Maka hanya ada satu kata: lawan!_ (*)
*Yasir

Komentar Anda