G30S, Marxian, dan Lelucon Negara

Bestari

Bestari

Tim Redaksi Bestari.ID
Arif Menginspirasi
Bestari

Latest posts by Bestari (see all)

Ilustrasi G30S (Foto: Int)

Bestari.id-Mereka yang bukan saksi mata atas kejadian naas itu, tidak mengetahui pasti tragedi akhir September 1965 lalu, yang telah membuat perubahan besar dalam sejarah republik ini. Namun, sejak SD kita diajarkan tentang sejarah kelam G30S/PKI, dilengkapi dengan tayangan tahunan di stasiun TV Negara yang begitu dramatikal. Saat itu, tidak banyak yang berpikir berbeda, atau untuk sekadar menyangsikan kebenaran sejarah setengah abad silam, yang menyudutkan PKI, partai yang bertengger urutan di tiga besar nasional.

Namun, setelah Reformasi 98, arus informasi tak bisa lagi dibendung. Proses dialektika wacana semakin cair dan perlahan-lahan mengikis kebenaran yang sebelumnya tak tersentuh. Susul menyusul terkuak fakta-fakta baru terkait peristiwa naas itu. Lalu, pemutaran film itu dihentikan, karena dianggap lebih banyak berisi propaganda dan hanya menyulut kebencian yang tak berguna.

Hampir dua dekade setelah reformasi, tayangan itu diputar kembali. Seperti mengulang stigma yang ingin ditanamkan rezim Orba, jajaran TNI diperintahkan Nobar.

Masa Kelam dan Teori Konspirasi

Saya pernah berpikir (kini, tidak lagi): “Betulkah peristiwa itu benar-benar terjadi, selayaknya film drama-tragedi?”, “Jika itu adalah film dokumenter lalu siapa-siapa yang menjadi otak dalam skenarionya?”, “Melihat adegan tembak-tembakan, siapa yang dibunuh dan siapa yang membunuh?”, “Siapa sesungguhnya yang berkhianat?” Dan yang tak kalah penting adalah: “Siapa dalang di balik kejadian tersebut?”

Tapi, rasanya mustahil mendapatkan jawaban pasti dari deretan pertanyaan tersebut. Seperti benang kusut teori konspirasi, semua peristiwa bisa saja dihubungkan dengan sesuatu, seseorang, organisasi dan Negara. Apalagi, kala itu, Indonesia kabarnya memiliki posisi strategis sekaligus kekayaan melimpah, yang membuatnya diperebutkan oleh dua Negara adidaya: Uni Soviet, Cina dan Amerika.

Anggaplah peristiwa tersebut adalah masa-masa kelam, masa di mana bangsa ini masih bergelut dengan persoalan prinsip bernegara yang menuhankan ideologi. Bahwa atas nama ideologi, manusia bisa saja dibunuh secara massal, sebagai kedok untuk menguasai Negara.

Larangan Ideologi Adalah Lelucon

Saya lebih tertarik dengan usulan Gus Dur saat menjabat Presiden RI, yang mewacanakan pencabutan TAP MPRS/XXV/1966 Tentang Larangan Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-Lenimisme. GP Anshor bahkan secara terbuka menyatakan permohonan maaf atas segala rentetan peristiwa yang melibatkan anggota Ormas besutan NU ini. Ini adalah sikap sportif yang patut dihormati.

Sebagaimana saya mengangkat topi dengan pendapat Mansour Faqih yang justru menilai larangan tersebut sebagai sebuah pelanggaran HAM. Pelarangan terhadap suatu teori, paham, atau suatu pandangan itu sendiri juga menyulitkan bagi mereka yang memahami hak asasi manusia karena bagi mereka, pikiran dan keyakinan adalah hak asasi anugerah Tuhan yang tak boleh dipaksakan maupun dilarang.

Apalagi dalam era pesatnya perkembangan teknologi komunikasi-digital ini, pelarangan suatu pikiran atau paham hanyalah menjadi lelucon belaka. Sebab, dengan dukungan teknologi, siapa saja dapat mengakses apa saja, termasuk ajaran dan teori Karl Marx.

Yang makin lucu adalah Marx sama sekali tak bisa ditunjuk sebagai orang yang ikut bersalah akibat ulah PKI. Tentu saja para Marxian, akan tertawa mendengarnya.

Kelemahan Pemerintah

Sementara, membicarakan Marx dalam konteks Indonesia, sesungguhnya masih menyisakan ironi yang sampai sekarang berlum terselesaikan sejak Orde Baru menancapkan kekuasaanya. Pemberangusan ideologi Marx oleh pemerintah, selalu dikaitkan dengan keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI). Meskipun banyak sejarawan yang menilai pelarangan tersebut lebih bersifat politis: PKI dijadikan tumbal oleh kudeta Orde Baru terhadap Orde Lama, di bawah kendali Soeharto.

Pelarangan Marx menunjukkan kelemahan pemerintah dalam membuka ruang dialektika dan diskursus sebagai sebuah proses ilmiah. Di satu sisi, pelarangan hanya bersifat simbolik yang membungkus dominasi jargon politik, di sisi lain, adalah sebuah tindakan diskriminatif yang justru bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Kontekstualitas Ide Marx

Kemampuan gagasan Marx untuk berdialektika dengan zaman, menjadikannya pemikir yang tidak pernah sepi kritik, sekaligus menuai pujian. Namun, apapun tanggapan dunia terhadapnya, kehadirannya telah menggerakkan kesadaran kelompok buruh, budak, aktivis-sosialis, dan mahasiswa untuk mengorganisir diri dan berjuang mewujudkan perubahan.

Marx mengirim pesan kepada para pekerja, bahwa mereka tidak akan pernah menikmati emansipasi kecuali menjadi bagian dari perjuangan yang berusaha mewujudkannya. Marx adalah inspirasi revolusi yang mampu menggerakkan orang untuk merubah diri individu, kelompok, masyarakat dan negara menjadi lebih baik.

Mungkin ideologi komunis yang lahir dari pemikiran Marx punya banyak kekurangan. Tapi, bukan dengan alasan tersebut, membuat kita lupa kalau ideologi kapitalis yang kini secara terbuka mengontrol dan menguasai Negara-negara berkembang. Jangan lupa ideologi radikalis yang dibungkus oleh gagasan khilafah tak kalah mengerikan dan menjadi ancaman serius bagi eksistensi NKRI.

Dan, jika akhir-akhir ini marak isu PKI bangkit, maka hanya satu pihak yang paling berkepentingan, yakni Orba. (*)

Penulis: Subarman Salim (Pegiat Literasi)

Komentar Anda